Anies Ingin Indonesia Jadi Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan
TEMPO.CO, Jakarta – Calon presiden Anies Baswedan mengatakan Indonesia harus menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. “Kita mau pilih mana, negara hukum atau negara kekuasaan,” kata Anies di Spark, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023.
Menurut Anies, negara kekuasaan adalah negara yang gampang dibolak-balik dan tunduk kepada kekuasaan. “Itu negara kekuasaan,” tutur mantan Gubenur DKI Jakarta itu dalam kegiatan Anies dalam acara “Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023” di kawasan Spark itu.
Anies mengatakan, mencapai Indonesia sebagai negara hukum, itu yang akan dilakukan pasangan nomor urut satu tersebut.
Indonesia, kata dia, harus benar-benar menjadi negara hukum. Negara yang hukumya dipakai mengontrol kekuasaan. “Supaya kekuasaan diatur oleh hukum. Bukan hukum diatur oleh kekuasaan,” tutur Anies, yang disambut tepuk tangan puluhan anak muda.
Iklan
Anies menjelaskan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan itu sangat baik untuk masyarakat. Menjaga agar tetap menjadi negara hukum, dia bertutur, adalah perubahan yang ingin dibawa oleh dia dan Muhaimin.
Anies-Imin adalah pasangan yang didukung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tiga partai pengusung ini dinamai Koalisi Perubahan. Adapun Anies-Imin adalah pasangan dengan nomor urut satu. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bernomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor 3.
Pilihan Editor: Prabowo Tolak Disetop saat Pidato: Saya Enggak Korupsi Uang, Saya Korupsi Waktu Sedikit
